Bedah Wacana Pilkada di FGD Pusakademia, Dr Firmansyah Putra Soroti Esensi Hak Rakyat dan Relasi Kuasa

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Jambi (UNJA), Dr. Firmansyah Putra, memberikan tinjauan mendalam terkait perdebatan mekanisme pemilihan kepala daerah.

Dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) bersama Ditintelkam Polda Jambi, ia mengupas tuntas wacana Pilkada langsung maupun tidak langsung dari kacamata hukum dan konstitusi.
​
Dalam paparannya, Dr. Firmansyah menekankan bahwa perdebatan ini bukan sekadar soal teknis pemilihan, melainkan menyentuh relasi mendasar antara kekuasaan dan hak warga negara.
​
Dr. Firmansyah Putra menjelaskan bahwa Pilkada pada dasarnya berbicara mengenai dua domain besar, yaitu kekuasaan dan hak. Ia membandingkan bagaimana kedua aspek ini dikelola dalam sistem pemerintahan yang berbeda.
​
“Pilkada berbicara mengenai dua domain, kekuasaan dan hak. Dalam banyak negara otoriter, terjadi jika pembicaraan kuasa lebih banyak, namun negara demokrasi akan berbicara lebih banyak mengenai hak,” tegas Dr. Firmansyah.
​

Menurutnya, esensi dari sebuah negara demokrasi adalah memastikan bahwa hak-hak masyarakat terjaga, bukan sekadar memikirkan bagaimana kekuasaan itu dibagi atau diperebutkan oleh elit politik.
​
Problem Prosedural dan Kemapanan Parpol
​
Lebih lanjut, Dr. Firmansyah mengajak peserta FGD untuk berefleksi apakah kegagalan yang dirasakan selama ini terletak pada sistemnya atau pada instrumen pendukungnya.

Ia mempertanyakan apakah sistem yang salah, esensi prosedural yang keliru, atau justru instrumen Pilkada termasuk partai politik (parpol) dan masyarakat yang bermasalah. Ia menilai wacana perubahan mekanisme Pilkada ini muncul ke permukaan sebagai indikator belum mapannya sistem kepartaian di Indonesia.
​
“Wacana ini tidak akan muncul jika parpol yang ada sudah mapan atau settle. Pemilu mau langsung atau tidak, sebenarnya tidak ada masalah. Namun, untuk mencapai demokrasi substantif, tidak akan bisa dicapai tanpa prosedural yang baik,” jelasnya.
​
Debat Panas Antara PDIP dan Golkar
​
Pandangan akademis Dr. Firmansyah ini hadir di tengah perdebatan sengit antara perwakilan partai politik. Juru Bicara DPD Golkar Jambi, Jefri Bintara Pardede, secara terbuka mendukung Pilkada tidak langsung karena menilai sistem langsung terlalu mahal dan rentan konflik sosial.
​
Di sisi lain, politisi PDIP, Cecep Suryana, dengan tegas menolak usulan tersebut. Ia menduga adanya agenda bagi-bagi jabatan di kalangan elit di balik wacana tersebut. “PDIP keras menolak usulan ini,” tegas Cecep. (*)