Pakar

Oleh: Dr ( C ) Asari Syafei,M.H. (Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum Pemerintahan) & Martayadi Tajuddin, (Pengamat Kebijakan Publik & Infrastruktur)   Ada sebuah ironi besar yang sedang dipertontonkan di Provinsi Jambi hari ini. Di satu sisi, kita mengeluh. Fiskal kita terbatas, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pusat ditahan atas […]

Penulis: Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP. Akademisi UIN STS Jambi   Dalam tata kelola pemerintahan daerah, keberhasilan pembangunan masih kerap diukur melalui indikator fiscal, berapa besar anggaran dialokasikan, berapa banyak program dilaksanakan dan berapa persen anggaran berhasil direalisasikan. Ukuran tersebut memang penting untuk melihat kinerja pelaksanaan APBD. Namun, menjadikannya sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan dapat […]

Rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations General Assembly (UNGA) ke-81 yang berlangsung pada September 2026 di Markas Besar PBB, New York, menjadi sorotan akademisi hukum internasional. Pertemuan tahunan yang mempertemukan delegasi dari 130 negara tersebut dinilai mencerminkan tajamnya krisis kepercayaan dan fragmentasi geopolitik global saat ini. ​ Pakar Hukum Internasional Universitas Jambi […]

Oleh: Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP. Akademisi UIN STS Jambi Tulisan berjudul “ISMI Jambi: Antara Gerakan Kebudayaan Melayu dan Mesin Sosial-Politik Menjelang 2029” menarik bukan semata karena membicarakan Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI), tetapi karena memperlihatkan satu kecenderungan dalam membaca organisasi masyarakat. Ketika sebuah organisasi tumbuh cepat, membangun struktur, mengembangkan program sosial dan memiliki hubungan […]

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan perlindungan lingkungan. Namun, ketegasan tersebut tetap harus berada dalam kerangka keadilan, kepastian hukum dan proporsionalitas. Hal tersebut disampaikan Rizky Pulungan, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi, saat menyikapi persoalan penanggulangan dan penegakan hukum […]

Ketahanan pangan Kota Jambi menghadapi tantangan baru seiring pertumbuhan penduduk, keterbatasan lahan, perubahan iklim, hingga meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perlunya inovasi dalam sistem pertanian agar pemenuhan kebutuhan pangan tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan lahan pertanian konvensional. Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pertanian Modern–Advanced Agricultural System (PM-AAS) dan pertanian perkotaan […]

Informasi dari Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina (Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU) mengenai keterlibatan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam militer Rusia menyita perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Dosen Hukum Internasional Universitas Jambi (Unja), Dr., Mochammad Farisi membedah secara rinci status hukum, risiko pencabutan kewarganegaraan, hingga ancaman sanksi pidana yang membayangi para WNI tersebut. ​ […]

OLEH : TAUFIK QUROCHMAN, S.H., M.H. MAHASISWA DOKTORAL UNIVERSITAS JAMBI   Kebakaran hutan dan lahan selalu menyisakan dua persoalan sekaligus, api yang harus dipadamkan dan perdebatan tentang siapa yang harus dipersalahkan. Persoalan kedua terkadang justru lebih rumit. Sebab ketika api padam, prasangka sosial sering kali belum selesai. Ada fenomena menarik dalam diskursus karhutla. Ketika masyarakat […]

Oleh: ELAS ANRA DERMAWAN, SH Founder LBH NADI Di tengah derasnya arus informasi, sebuah pernyataan pejabat publik sering kali tidak lagi dinilai berdasarkan konteks utuhnya. Satu kalimat dapat dipotong, satu data dapat dipisahkan dari penjelasannya, kemudian dibentuk menjadi sebuah kesimpulan politik. Dalam konteks inilah, laporan Gubernur Jambi Al Haris kepada Presiden Republik Indonesia terkait kondisi […]

Oleh: Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP Akademisi UIN STS Jambi   Dalam setiap pembahasan mengenai kebakaran hutan dan lahan, istilah hotspot hampir selalu muncul. Peta yang dipenuhi titik merah, kuning atau hijau kemudian sering dipahami sebagai gambaran langsung mengenai kebakaran di suatu wilayah. Semakin banyak titik terlihat, semakin besar pula kesan bahwa kebakaran sedang meluas. […]

Oleh : Revan Gunawan, S.H., M.H. Wajah Kota Jambi hari ini gemar ditampil tampilkan lewat deretan ruko, perbaikan aspal, dan jalanan yang makin sesak oleh kendaraan. Namun, jika kita melihat lebih dekat pada urusan keselamatan warga, ada lubang besar dalam perencanaan kota ini. Pemerintah Kota Jambi seperti menutup mata terhadap risiko yang dihadapi masyarakat, terutama […]

Pelaksanaan Lelang Serentak Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi mendapat respons amat positif dari masyarakat luas. Sejumlah besar barang rampasan dan hasil penegakan hukum yang ditawarkan berhasil terjual, bahkan mayoritas di antaranya memperoleh nilai penawaran akhir jauh di atas harga limit. ​ Pembukaan lelang terbuka tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan […]

Oleh: ELAS ANRA DERMAWAN, SH Advokat dan LBH NADI Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat), bukan negara yang menjadikan opini publik sebagai sumber utama kebenaran. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum wajib berpijak […]

Oleh: Dr. Mochammad Farisi, LL.M. Dosen FH UNJA “Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa TVRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas, tetapi juga mampu membangun ruang kebersamaan masyarakat, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan warga”. Piala Dunia FIFA 2026 kembali membuktikan dirinya sebagai    peristiwa olahraga terbesar […]

Komitmen Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dalam memberantas praktik mafia minyak dan gas bumi (migas) di wilayah hukum Bumi Siginjai terus dibuktikan secara transparan. Langkah tegas ini diambil guna melindungi hak-hak konsumen sekaligus menghentikan rantai pasokan bahan bakar minyak (BBM) ilegal yang merugikan keuangan negara dan membahayakan keselamatan publik. ​ Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Jambi […]