Pakar

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan perlindungan lingkungan. Namun, ketegasan tersebut tetap harus berada dalam kerangka keadilan, kepastian hukum dan proporsionalitas. Hal tersebut disampaikan Rizky Pulungan, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi, saat menyikapi persoalan penanggulangan dan penegakan hukum […]

Informasi dari Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina (Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU) mengenai keterlibatan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam militer Rusia menyita perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Dosen Hukum Internasional Universitas Jambi (Unja), Dr., Mochammad Farisi membedah secara rinci status hukum, risiko pencabutan kewarganegaraan, hingga ancaman sanksi pidana yang membayangi para WNI tersebut. ​ […]

OLEH : TAUFIK QUROCHMAN, S.H., M.H. MAHASISWA DOKTORAL UNIVERSITAS JAMBI   Kebakaran hutan dan lahan selalu menyisakan dua persoalan sekaligus, api yang harus dipadamkan dan perdebatan tentang siapa yang harus dipersalahkan. Persoalan kedua terkadang justru lebih rumit. Sebab ketika api padam, prasangka sosial sering kali belum selesai. Ada fenomena menarik dalam diskursus karhutla. Ketika masyarakat […]

Oleh: ELAS ANRA DERMAWAN, SH Founder LBH NADI Di tengah derasnya arus informasi, sebuah pernyataan pejabat publik sering kali tidak lagi dinilai berdasarkan konteks utuhnya. Satu kalimat dapat dipotong, satu data dapat dipisahkan dari penjelasannya, kemudian dibentuk menjadi sebuah kesimpulan politik. Dalam konteks inilah, laporan Gubernur Jambi Al Haris kepada Presiden Republik Indonesia terkait kondisi […]

Oleh: Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP Akademisi UIN STS Jambi   Dalam setiap pembahasan mengenai kebakaran hutan dan lahan, istilah hotspot hampir selalu muncul. Peta yang dipenuhi titik merah, kuning atau hijau kemudian sering dipahami sebagai gambaran langsung mengenai kebakaran di suatu wilayah. Semakin banyak titik terlihat, semakin besar pula kesan bahwa kebakaran sedang meluas. […]

Oleh : Revan Gunawan, S.H., M.H. Wajah Kota Jambi hari ini gemar ditampil tampilkan lewat deretan ruko, perbaikan aspal, dan jalanan yang makin sesak oleh kendaraan. Namun, jika kita melihat lebih dekat pada urusan keselamatan warga, ada lubang besar dalam perencanaan kota ini. Pemerintah Kota Jambi seperti menutup mata terhadap risiko yang dihadapi masyarakat, terutama […]

Pelaksanaan Lelang Serentak Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi mendapat respons amat positif dari masyarakat luas. Sejumlah besar barang rampasan dan hasil penegakan hukum yang ditawarkan berhasil terjual, bahkan mayoritas di antaranya memperoleh nilai penawaran akhir jauh di atas harga limit. ​ Pembukaan lelang terbuka tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan […]

Oleh: ELAS ANRA DERMAWAN, SH Advokat dan LBH NADI Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat), bukan negara yang menjadikan opini publik sebagai sumber utama kebenaran. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum wajib berpijak […]

Oleh: Dr. Mochammad Farisi, LL.M. Dosen FH UNJA “Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa TVRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas, tetapi juga mampu membangun ruang kebersamaan masyarakat, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan warga”. Piala Dunia FIFA 2026 kembali membuktikan dirinya sebagai    peristiwa olahraga terbesar […]

Komitmen Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dalam memberantas praktik mafia minyak dan gas bumi (migas) di wilayah hukum Bumi Siginjai terus dibuktikan secara transparan. Langkah tegas ini diambil guna melindungi hak-hak konsumen sekaligus menghentikan rantai pasokan bahan bakar minyak (BBM) ilegal yang merugikan keuangan negara dan membahayakan keselamatan publik. ​ Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Jambi […]

Lebih dari seperangkat abad pasca-Reformasi 1998 bergulir, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dinilai masih menjadi penyakit akut yang menghambat laju pembangunan nasional. Pengamat sekaligus analis hukum, Dr. Mochammad Farisi, menyatakan bahwa maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat pusat hingga pemerintahan desa membuktikan adanya kesalahan mendasar dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. ​ Menurut Mochammad […]

Penanganan masalah persampahan di Kota Jambi dinilai tidak boleh lagi dipandang sebelah mata hanya dari kacamata operasional lapangan. Otoritas akademik melihat ada jurang pemisah yang lebar antara agresivitas regulasi pemerintah daerah dengan tingkat kesiapan mentalitas masyarakat dalam merespons perubahan sistem kebersihan kota. ​ Hal tersebut ditegaskan oleh Peneliti Pusat Studi Strategi Politik dan Resiliensi Pemerintahan […]

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang rutin digelar setiap tanggal 1 Juni dinilai masih terjebak dalam batas upacara seremonial dan dekorasi tahunan. Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) menyoroti adanya kesenjangan atau paradoks yang tajam antara idealitas lima sila dengan realitas kehidupan berbangsa saat ini. ​ Direktur Pusakademia, Dr. Mochammad Farisi, menyatakan bahwa esensi dari merayakan […]

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Provinsi Jambi menggelar kegiatan strategis bertajuk “Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat”, Kamis (21/05). Agenda ini diinisiasi sebagai langkah konkret membumikan nilai-nilai HAM demi mendongkrak kualitas demokrasi di Jambi. ​ Kegiatan yang berlangsung dinamis ini melibatkan berbagai elemen sipil dan politik esensial, mulai dari pengurus Organisasi […]

Rentetan pengungkapan jaringan judi online (judol) skala besar oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepanjang Mei 2026 membuka fakta mengkhawatirkan. Praktik perjudian daring kini tidak bisa lagi dipandang sebagai tindak pidana nasional biasa, melainkan telah menjelma menjadi wajah baru kejahatan terorganisasi lintas negara atau Transnational Organized Crime (TOC). ​ Hal ini ditegaskan oleh Pakar Hukum Internasional […]