Terima LHP BPK 2026, Pemprov Jambi Fokus Benahi Sarana Pendidikan dan Penanganan TBC
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
- print Cetak
Foto: Gubernur Jambi Al Haris menerima LHP BPK terkait pengelolaan keuangan daerah 2026. (Diskominfo)
Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan komitmennya untuk memperkuat proses pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi di Auditorium Sultan Thaha, Rabu (14/1/2026).
Fokus Peningkatan Sarana Pendidikan dan Kesehatan
LHP yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jambi, Muhamad Toha Arafat, mencakup pemeriksaan kepatuhan terhadap kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tahun anggaran 2024 hingga triwulan III 2025.
Selain sektor pendidikan, BPK juga menyoroti efektivitas penanganan Tuberkulosis (TBC) di beberapa wilayah di Provinsi Jambi, termasuk Kota Jambi dan Kabupaten Bungo.
Langkah Strategis Pemprov Jambi
Gubernur Al Haris memaparkan lima pilar utama yang akan diperkuat untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang optimal:
-Peningkatan Kapasitas SDM: Memastikan aparatur memiliki kompetensi yang sesuai standar.
-Pemanfaatan Teknologi Informasi: Digitalisasi sistem keuangan untuk meminimalisir kesalahan.
-Penataan Prosedur Kerja: Memperbaiki sistem birokrasi agar lebih efisien.
-Penguatan Pengawasan Internal: Meningkatkan fungsi kontrol di setiap unit kerja.
-Koordinasi Antarunit: Mempererat sinergi untuk mencapai target pembangunan.
”Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap arahan BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan transparan demi tujuan pembangunan daerah yang maksimal,” ujar Al Haris.
Hasil Pemeriksaan BPK: Pendidikan dan Penuntasan TBC
Kepala BPK Perwakilan Jambi, Muhamad Toha Arafat, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan apakah perencanaan hingga pertanggungjawaban proyek sarana pendidikan sudah sesuai aturan.
-Sektor Pendidikan: Fokus pada perencanaan dan pelaksanaan di Kabupaten Tebo dan Pemprov Jambi.
-Sektor Kesehatan: Penilaian efektivitas penuntasan TBC di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, mencakup pelayanan kesehatan dan penguatan data informasi di RSUD maupun Fasyankes swasta.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, serta jajaran pimpinan daerah dari Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Tebo. (*)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar