Dirjen GTK Nunuk Suryani: Jambi Jadi Role Model Komitmen Daerah Terhadap SDM Guru
- account_circle Admin
- calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
- print Cetak
Foto: Gubernur menegaskan komitmennya melindungi nasib guru non-ASN melalui kebijakan daerah. (Dok/Ist)
Gubernur Jambi Al Haris, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan nasib guru dan tenaga kependidikan di wilayahnya. Hal ini disampaikan saat menghadiri Koordinasi Program Prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Jambi Tahun 2026 di Aston Jambi Hotel, Kamis (12/3).
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, Prof. Dr. Nunuk Suryani guna memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan bermutu.
Solusi untuk Guru Non-ASN
Gubernur Al Haris menyoroti persoalan guru yang belum masuk dalam skema paruh waktu sebagai salah satu tantangan besar di Jambi. Ia mengaku telah berulang kali menemui Menteri PANRB untuk mencari jalan keluar bagi para pendidik tersebut.
“Persoalan kita ada pada guru yang belum masuk paruh waktu. Sebagai langkah konkret, saya telah membuatkan mereka Surat Keputusan (SK) Gubernur agar mereka memiliki payung hukum untuk tetap bekerja sambil menunggu kebijakan pusat,” tegas Al Haris.
Selain aspek kepegawaian, Al Haris menjelaskan bahwa Jambi tengah menerima dukungan besar dari pemerintah pusat berupa pembangunan sejumlah unit sekolah baru guna meningkatkan akses pendidikan di daerah.
Apresiasi Pusat terhadap Komitmen Daerah
Dirjen GTK, Prof. Nunuk Suryani, memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif Gubernur Jambi. Menurutnya, perhatian besar dari kepala daerah adalah kunci keberhasilan program “Pendidikan Bermutu untuk Semua”.
“Kami melihat komitmen kuat Gubernur Jambi dalam mendukung pengembangan SDM. Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan grand design kebutuhan guru yang mencakup tahap pre-service hingga post-service agar kualitas pendidik tetap terjaga,” jelas Nunuk.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama untuk mendukung program prioritas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Jambi, serta komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Langkah ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi tata kelola lembaga pendidikan yang lebih transparan dan berintegritas di Provinsi Jambi. (*)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar