Siasati Anggaran Minim, DPRD Jambi Konsultasi ke Bina Marga Soal Status Jalan Nasional
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
- print Cetak
Foto: Wakil Ketua Komisi III DPRD Jambi Ansori Hasan bersama anggota komisi saat melakukan konsultasi di kantor Kementerian PU Jakarta terkait infrastruktur jalan. (Dok/Ist)
Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan gerak cepat guna mengatasi persoalan infrastruktur jalan di Jambi. Pada Selasa (10/2/2026), rombongan wakil rakyat ini menyambangi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Komisi V DPR RI di Jakarta untuk mengonsultasikan kondisi jalan nasional dan provinsi yang kian memprihatinkan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ansori Hasan, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memaparkan realita kerusakan infrastruktur di lapangan serta mencari celah pendanaan dari pusat.
Fokus Perbaikan Jalur Lintas Timur
Dalam paparannya di hadapan pejabat kementerian dan anggota dewan pusat, Ansori menyoroti jalur utama yang menjadi urat nadi logistik di Jambi.
“Kita menyampaikan kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang masih menunjukkan tantangan kerusakan, terutama pada jalur lintas timur,” aku Ansori Hasan saat memberikan keterangan usai pertemuan.
Menurutnya, kerusakan jalan di Jambi saat ini berada pada tingkat yang cukup berat, sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas untuk menangani perbaikan secara menyeluruh.
Desak Kenaikan Status Jalan Provinsi
Sebagai solusi atas keterbatasan APBD, Komisi III DPRD Jambi mengusulkan kepada Ditjen Bina Marga agar dilakukan penataan ulang status jalan. Strategi yang ditawarkan adalah menaikkan status beberapa titik jalan strategis dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.
“Biaya perbaikan jalan butuh biaya cukup besar. Karena keterbatasan anggaran, kami mengusulkan agar beberapa titik jalan provinsi Jambi statusnya dinaikkan menjadi jalan nasional agar pendanaannya bisa dicover pusat,” pungkasnya.
Pertanyakan Alokasi APBN 2026
Selain mengusulkan kenaikan status jalan, Komisi III juga secara proaktif mempertanyakan porsi anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2026.
“Kita juga mempertanyakan apakah ada anggaran yang sudah dialokasikan dari APBN Tahun anggaran 2026 untuk Provinsi Jambi dalam pembangunan maupun perbaikan jalan,” jelas Ansori.
Melalui konsultasi ini, DPRD Jambi berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, mengingat posisi Jambi yang strategis dalam arus distribusi barang di Pulau Sumatera. (*)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar