Damping Kunker Komisi IX DPR RI, Wagub Sani Paparkan Tantangan Layanan Kesehatan
- account_circle Admin
- calendar_month Senin, 23 Feb 2026
- print Cetak
Foto: Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat kolaborasi dengan Komisi IX DPR RI guna mengoptimalkan pelayanan di RSUD Raden Mattaher. (Dok/Ist)
Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Abdullah Sani, mendampingi rombongan Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja ke RSUD Raden Mattaher Jambi, Senin (23/2/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk memotret langsung isu-isu krusial terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama mitra kerja yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Abdullah Sani memaparkan capaian serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pelayanan publik.
Optimalisasi BPJS dan Tantangan Tenaga Kesehatan
Wagub Sani menegaskan bahwa Pemprov Jambi terus berkomitmen meningkatkan pelayanan dari level Puskesmas hingga rumah sakit rujukan.
Fokus utama saat ini adalah optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan penguatan program kesehatan masyarakat. Namun, ia mengakui adanya tiga hambatan besar yang masih membayangi Jambi.
“Kami menghadapi tantangan keterbatasan tenaga kesehatan, pembiayaan layanan kesehatan, serta akses di wilayah tertentu di Provinsi Jambi,” ungkap Wagub Abdullah Sani.
Sorotan Kenaikan Angka Stunting
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyoroti tren kenaikan angka stunting di Provinsi Jambi yang cukup signifikan. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Jambi meningkat dari 17,1 persen pada 2024 menjadi 19,5 persen pada 2025.
Lonjakan ini menjadi perhatian serius legislatif pusat. Nihayatul menekankan pentingnya peningkatan kualitas nakes dan intervensi gizi lintas sektor.
“Jambi menjadi tujuan kita karena ingin melihat isu krusial terkait pelayanan rumah sakit dan persoalan stunting yang harus segera ditangani agar tidak mengganggu kualitas SDM masa depan,” jelasnya.
Ketenagakerjaan dan Pengawasan Obat-Pangan
Selain kesehatan, Pemprov Jambi juga melaporkan progres di bidang ketenagakerjaan dan pengawasan logistik dasar.
Pemerintah daerah terus mendorong perluasan lapangan kerja melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan dan swasta, serta penguatan pengawasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Terkait keamanan konsumsi masyarakat, Wagub menegaskan kolaborasi aktif dengan BPOM.
“Pengawasan obat dan makanan kami berkoordinasi dengan BPOM untuk memastikan peredaran obat dan pangan tetap sesuai standar keamanan dan mutu,” pungkasnya. (*)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar