Sambut Panja Komisi X DPR RI, Wagub Abdullah Sani Targetkan KCBN Muaro Jambi Jadi Warisan Dunia UNESCO

Pemerintah Provinsi Jambi terus mematangkan langkah strategis untuk membawa Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Pelataran Candi Kedaton, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (11/02/2026).
​
Pertemuan yang digelar secara outdoor ini menjadi ajang koordinasi krusial antara pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan transformasi besar-besaran terhadap situs purbakala terluas di Asia Tenggara tersebut.
​
Pusat Pendidikan Buddha dan Ketahanan Budaya
​
Dalam arahannya, Wagub Sani menekankan bahwa revitalisasi KCBN Muaro Jambi seluas 3.981 hektare merupakan implementasi UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Situs ini tidak hanya sekadar objek wisata, melainkan simbol ketahanan budaya Indonesia di mata dunia.
​
“Kawasan ini merepresentasikan identitas dan peradaban bangsa. Revitalisasi ini bertujuan menjadikan Muaro Jambi kembali sebagai pusat peradaban dan pembelajaran sejarah Nusantara, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi,” ujar Wagub Sani.
​
Ia menambahkan, Pemprov Jambi berkomitmen memberdayakan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata di sekitar candi. Tujuannya agar pelestarian ini memberikan dampak ekonomi berkelanjutan tanpa merusak keaslian situs.
​
Dukungan Anggaran 35 Persen dari Pusat
​
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, memberikan apresiasi tinggi terhadap nilai sejarah Muaro Jambi sebagai pusat pendidikan Buddha terbesar di Asia Tenggara sejak abad ke-6. Melalui fungsi pengawasan Panja, Komisi X berkomitmen mendorong dukungan pendanaan yang lebih kuat.
​
“Candi Muaro Jambi sangat luar biasa dan wajib dilestarikan. Kami mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan 35 persen dari dana pelestarian cagar budaya khusus untuk mendukung KCBN Muaro Jambi. Ini adalah warisan internasional yang butuh SDM dan pendanaan kuat,” tegas Hetifah.
​
Kolaborasi Menuju Warisan Dunia
​
Wagub Sani berharap kehadiran Komisi X DPR RI dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan lintas sektor. Tantangan menuju Warisan Dunia UNESCO, menurutnya, memerlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal.
​
“Kehadiran Panja Komisi X adalah momentum strategis bagi kita semua untuk memperjuangkan KCBN Muaro Jambi. Kita ingin lahir kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan warisan budaya bangsa ini,” pungkas Wagub.
​
Kunjungan ini juga diisi dengan diskusi interaktif bersama arkeolog, tokoh adat, dan pelaku budaya guna menyerap masukan langsung terkait penataan kawasan yang lebih inklusif. (*)