Al Haris Ikuti Rakor Gubernur Se-Sumatera, Dorong Sinkronisasi Pembangunan Antardaerah

MEDAN – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., memperkuat sinergi pembangunan antardaerah di Pulau Sumatera melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera tahun 2026.

Rakor yang mempertemukan gubernur dari 10 provinsi di Sumatera tersebut digelar di Hotel JW Marriott, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris bersama sembilan gubernur lainnya menandatangani kesepakatan bersama dan berita acara pembentukan Forum Sumatera 10.

Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian. Turut hadir Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tommy Andana.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan Rakor Pemerintahan se-Sumatera menjadi platform penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan di seluruh wilayah Sumatera.

Rakor tersebut juga membahas sejumlah isu strategis, terutama situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkini yang menjadi perhatian nasional serta agenda pembangunan daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi Ariansyah mengatakan, Rakor dihadiri seluruh gubernur dari 10 provinsi di Pulau Sumatera.

Kesepuluh provinsi tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung.

Menurut Ariansyah, pembentukan Forum Sumatera 10 menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dan memperkuat kerja sama antardaerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Sumatera.

“Poin utama Nota Kesepahaman (MoU) yang disepakati oleh 10 Gubernur se-Sumatera dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tahun 2026 berfokus pada sinkronisasi rencana pembangunan antardaerah dengan kebijakan nasional,” ujar Ariansyah.

Terdapat empat poin utama yang menjadi kesepakatan dalam MoU tersebut.

Pertama, urusan logistik dan konektivitas antarwilayah.

Kesepakatan ini diarahkan untuk menyelaraskan arus logistik, memperkuat jalur rantai pasok serta meningkatkan konektivitas infrastruktur transportasi antarprovinsi di Sumatera.

Penguatan konektivitas diharapkan dapat memperlancar mobilitas barang sekaligus menekan biaya operasional dan distribusi.

Kedua, pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Para gubernur menyatukan komitmen dalam mendorong transisi energi, hilirisasi komoditas unggulan yang ramah lingkungan serta pengembangan investasi hijau.

Langkah tersebut ditujukan agar pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera dapat terus berkembang tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem.

Ketiga, digitalisasi data pembangunan.

Melalui kesepakatan ini, pemerintah provinsi di Sumatera didorong untuk memperkuat integrasi dan pertukaran data pembangunan.

Integrasi data tersebut diharapkan mendukung proses pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih akurat, transparan dan terukur.

Keempat, sinergitas investasi regional dan perdagangan internasional.

Kerja sama antardaerah diarahkan menjadi jembatan untuk membawa potensi dan komoditas unggulan daerah di Sumatera masuk ke pasar sub-regional yang lebih luas.

Dengan adanya Forum Sumatera 10, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan.

Bagi Provinsi Jambi, sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas, investasi, perdagangan serta pengembangan komoditas unggulan daerah agar memiliki daya saing lebih luas.

Melalui kesepakatan 10 gubernur se-Sumatera tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin mampu menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan nasional sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatera. (*)