KPK Tangkap Oknum Pegawai Pajak dalam OTT Perdana Tahun 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya di awal tahun 2026. Lembaga antirasuah tersebut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di wilayah Jakarta Utara.

Operasi penindakan ini berlangsung pada Sabtu (10/1/2026) dan menjadi OTT pertama KPK sepanjang tahun 2026. Sejumlah pihak langsung diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Diduga Terkait Suap Pengurangan Nilai Pajak

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengurusan kewajiban perpajakan.

“Kegiatan ini terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Saat ini masih didalami oleh penyidik,” kata Fitroh kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).

Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci skema suap maupun identitas pihak-pihak yang terlibat, karena proses penyidikan masih berjalan.

Delapan Orang Diamankan, Uang Tunai Jadi Barang Bukti

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa total delapan orang diamankan dalam OTT tersebut. Mereka terdiri dari oknum pegawai pajak dan pihak dari kalangan wajib pajak.

“Sejauh ini ada delapan orang yang diamankan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut,” ujar Budi.

Dalam operasi ini, penyidik KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah serta sejumlah mata uang asing yang diduga berkaitan dengan transaksi suap.

KPK Masih Dalami Peran Masing-Masing Pihak

KPK menegaskan bahwa seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. Penyidik saat ini fokus mendalami peran masing-masing pihak, termasuk alur pemberian dan penerimaan uang dalam kasus tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang perkara korupsi di sektor perpajakan yang menjadi perhatian publik, mengingat sektor tersebut memiliki peran strategis dalam penerimaan negara.

OTT Pertama KPK di Tahun 2026

OTT ini sekaligus menandai dimulainya kembali langkah penindakan KPK di tahun 2026. Sepanjang 2025 lalu, KPK tercatat melakukan sejumlah operasi serupa yang menyasar pejabat pemerintah pusat maupun daerah.

Publik kini menunggu keputusan resmi KPK terkait penetapan tersangka dan konstruksi perkara secara utuh dalam kasus dugaan suap pajak ini. (*)