Pilkada oleh DPRD Ditolak Publik, Partai Terancam Kehilangan Dukungan

Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat penolakan kuat dari masyarakat. Hasil survei menunjukkan mayoritas publik masih menghendaki kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditentukan oleh lembaga perwakilan.

Temuan ini menempatkan partai politik dan pemerintah pada posisi dilematis. Di satu sisi, sebagian besar partai di parlemen mendorong pilkada tidak langsung dengan alasan efisiensi. Namun di sisi lain, sikap tersebut berisiko berseberangan dengan aspirasi publik dan berimplikasi pada elektabilitas serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Survei: Dua Pertiga Publik Menolak Pilkada oleh DPRD

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mencatat, 66,1 persen responden menyatakan menolak pilkada yang dipilih oleh DPRD. Penolakan ini jauh lebih besar dibandingkan responden yang menyatakan setuju, yakni hanya 28,6 persen, sementara sisanya tidak memberikan jawaban.

Penolakan tersebut relatif merata di berbagai kelompok masyarakat. Baik responden laki-laki maupun perempuan menunjukkan tingkat penolakan yang hampir sama, masing-masing di kisaran 65–66 persen. Pola serupa juga terlihat pada responden yang tinggal di wilayah perkotaan dan perdesaan.

LSI juga mencatat bahwa resistensi terhadap pilkada tidak langsung tidak terbatas pada satu basis politik tertentu. Bahkan di kalangan pemilih tokoh-tokoh nasional, penolakan tetap dominan. Tercatat 67,1 persen pemilih Prabowo Subianto, 77,5 persen pemilih Ganjar Pranowo, dan 60,9 persen pemilih Anies Baswedan menolak kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Publik Anggap Pilkada Langsung Cerminkan Kedaulatan Rakyat

Bagi mayoritas masyarakat, pilkada langsung dipandang sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat. Mekanisme ini dianggap memberi ruang partisipasi politik yang lebih luas sekaligus memastikan legitimasi kepala daerah berasal langsung dari pemilih.
Sebaliknya, pilkada melalui DPRD dinilai rawan transaksi politik dan cenderung elitis.

Kekhawatiran akan praktik kompromi elite dan politik uang menjadi alasan utama publik enggan kembali ke sistem pemilihan tidak langsung yang pernah diterapkan sebelum era reformasi.
Pandangan ini diperkuat oleh survei lain yang menunjukkan dukungan publik terhadap pilkada langsung berada di level sangat tinggi.

Dalam salah satu survei nasional, sekitar 89,6 persen responden menyatakan lebih memilih pilkada langsung dibandingkan mekanisme pemilihan oleh DPRD.

Risiko Politik Mengintai Partai dan Pemerintah

Pengamat menilai, perbedaan tajam antara sikap partai politik dan kehendak publik ini berpotensi menimbulkan konsekuensi elektoral. Partai yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat bisa menghadapi penurunan dukungan pada pemilu mendatang.

Selain elektabilitas partai, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah juga dipertaruhkan. Kebijakan politik yang dipersepsikan sebagai kemunduran demokrasi berisiko menggerus kepercayaan masyarakat, terutama di tengah ekspektasi publik terhadap penguatan demokrasi pascareformasi.

Survei LSI sendiri dilakukan terhadap 1.200 responden dengan metode multi-stage random sampling dan wawancara tatap muka, sehingga dinilai cukup merepresentasikan pandangan masyarakat secara nasional.
Desakan Kaji Ulang Wacana Pilkada Tidak Langsung

Sejumlah kalangan mendorong agar wacana pilkada melalui DPRD dikaji secara lebih komprehensif dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Tanpa proses dialog yang inklusif, perubahan sistem pilkada dikhawatirkan justru memicu resistensi sosial dan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik.

Di tengah penolakan mayoritas masyarakat, keputusan politik terkait sistem pilkada akan menjadi ujian serius bagi partai politik dan pemerintah: apakah tetap melanjutkan agenda perubahan, atau menyesuaikan diri dengan kehendak publik yang masih kuat menginginkan pilkada langsung. (*)