Kajati Jambi ke Peserta PPPJ Angkatan LXXXIII: Ubah Pola Pikir, Jangan Salah Gunakan Wewenang!

Komitmen besar dalam mencetak pilar penegak hukum yang tangguh, berintegritas, dan selaras dengan arah pembangunan nasional terus dibuktikan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jambi. Institusi hukum ini secara serius mulai mematangkan kesiapan mental dan kompetensi para calon jaksa yang akan menjadi ujung tombak transformasi hukum modern.
​
Langkah penguatan tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Hariadi, saat memberikan pengarahan formal kepada para peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026. Agenda ini dilangsungkan di Aula Lantai IV Kejaksaan Tinggi Jambi pada Rabu (8/7).
​
Pertemuan penting ini turut dikawal dan dihadiri oleh jajaran Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, serta para Koordinator pada lingkup Kejaksaan Tinggi Jambi.
​
Pada tahun ini, diklat keprofesian tersebut mengusung tema besar “Mewujudkan Penegak Hukum yang Profesional, Berintegritas, dan Berkapabilitas Tinggi dalam Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045.”
​
“Jadikan Diklat PPPJ ini sebagai fondasi utama yang kokoh untuk menjembatani ilmu pengetahuan, etika profesi, serta tanggung jawab pengabdian yang besar. PPPJ merupakan langkah awal dalam membentuk karakter, meningkatkan kompetensi teknis, serta memperkuat jati diri seorang Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang profesional,” urai Kajati Jambi, Sugeng Hariadi.
​
Transformasi Pola Pikir dari Tata Usaha Menjadi Jaksa Fungsional
​
Sugeng Hariadi menjelaskan bahwa kurikulum di dalam PPPJ tidak hanya dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan regulasi secara teknis belaka. Diklat intensif ini mengemban misi besar untuk menanamkan kedisiplinan militeristik, rasa kebersamaan, serta penguatan jiwa korsa yang positif.
​
Kajati mengingatkan, perubahan status dari pegawai tata usaha menjadi jaksa fungsional memiliki konsekuensi yuridis dan moral yang berat. Transformasi jabatan ini wajib diiringi dengan lompatan perubahan pola pikir (mindset), kekuatan mental, serta budaya kerja baru yang berorientasi pada nilai-nilai profesionalitas guna memotong potensi penyalahgunaan kewenangan.
​
Terlebih lagi, iklim penegakan hukum nasional saat ini tengah memasuki era baru yang krusial dengan adanya implementasi KUHP dan KUHAP mutakhir. Kondisi dinamis ini menuntut seorang jaksa untuk selalu adaptif, cermat, dan jeli melihat rasa keadilan di tengah masyarakat.

“Jaksa masa kini tidak boleh hanya sekadar menjadi corong undang-undang. Kalian dituntut mampu menghadirkan keadilan substantif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan nyata, dan hati nurani rasa keadilan masyarakat,” tegas Sugeng Hariadi.

​Peran Strategis Pengacara Negara dan Literasi Data Siber
​
Di hadapan belasan peserta diklat, Kajati Jambi juga mempertegas ruang lingkup tugas jaksa modern yang kian meluas. Kejaksaan memegang peranan vital dalam akselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi, optimalisasi fungsi intelijen penegakan hukum, peran sebagai pengacara negara, hingga fungsi pemulihan aset negara yang hilang akibat kejahatan finansial.
​

Memasuki era digitalisasi, korps adhyaksa juga diwajibkan memiliki literasi teknologi informasi yang mumpuni serta kemampuan analisis data siber secara profesional, taktis, dan dapat dipertanggungjawabkan di muka persidangan.
​
Sebagai informasi, pelaksanaan PPPJ Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026 ini akan digulirkan secara maraton terhitung mulai Juli hingga Desember 2026 mendatang.
​Untuk gelombang kali ini, Kejaksaan Tinggi Jambi secara resmi mengirimkan sebanyak 12 peserta terbaiknya untuk digembleng dalam lembaga pendidikan khusus tersebut demi mendukung terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045. (*)