Membangun Transparansi dari Bawah: Inisiatif Desa Antikorupsi KPK di Provinsi Jambi
- account_circle Admin
- calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
- print Cetak
Pemprov Jambi mengusulkan 10 desa percontohan guna memperkuat indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan mewujudkan tata kelola desa yang transparan serta akuntabel. (Foto: Dok. Diskominfo Prov. Jambi)
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam mendukung penuh program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memberantas korupsi hingga ke tingkat akar rumput. Pemprov Jambi telah mengajukan 10 desa sebagai Calon Percontohan Desa Antikorupsi, salah satunya Desa Sumber Agung di Kabupaten Tebo.
Pernyataan tersebut disampaikan Wagub Abdullah Sani saat menghadiri penilaian Calon Percontohan Desa Antikorupsi oleh Tim KPK RI di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Hilir, Kabupaten Tebo, Selasa (1/9).
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Agus Herianto, perwakilan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Amirzan, Ketua Tim Penilai KPK Firlana Ismayadin, Bupati Tebo Agus Rubiyanto, Camat Rimbo Ilir Dwi Sarwo Widianmoko, serta Kepala Desa Sumber Agung Mulyadi.
Dalam arahannya, Wagub Abdullah Sani menekankan bahwa pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih harus diinisiasi dari struktur paling bawah.
“Desa adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Jika di tingkat desa budaya antikorupsi sudah mengakar, maka fondasi pemerintahan kita dari daerah hingga provinsi akan semakin kokoh,” ujar Abdullah Sani.
Ia mengapresiasi penetapan Desa Sumber Agung yang sebelumnya telah meraih predikat Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi Jambi pada 2023. Langkah ini dinilai sejalan dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029 guna memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Sementara itu, Bupati Tebo Agus Rubiyanto mengutarakan apresiasinya atas kepercayaan KPK RI dan Pemprov Jambi. Ia menginstruksikan seluruh aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar menjadikan penunjukan ini sebagai momentum mempertahankan transparansi anggaran dan integritas pelayanan publik. (*)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar