Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027, Al Haris Minta OPD Fokus pada Program yang Berdampak

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan sejumlah pesan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran 2027.

Al Haris meminta OPD melakukan inovasi agar kinerja berjalan efektif dan efisien, proaktif mencari sumber pembiayaan inovatif serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.

Selain itu, ia meminta OPD mengubah pola pikir dari sekadar mengejar serapan anggaran tinggi menjadi bekerja dengan orientasi pada hasil yang memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Jambi.

Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 di Ruang Utama Sidang DPRD Provinsi Jambi, Senin (5/10/2026).

Al Haris mengemukakan, RAPBD 2027 disusun berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS secara realistis, kredibel dan berkelanjutan, di tengah keterbatasan fiskal dan mandatory spending.

“Penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada tiga kebijakan utama, yaitu: 1. Pendapatan daerah untuk mendukung ruang gerak perekonomian. 2. Belanja yang berkualitas, produktif dan prioritas untuk ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan berkelanjutan. 3. Pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko defisit,” ungkap Al Haris.

Ia menjelaskan, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan sebesar Rp3,95 triliun. Angka tersebut naik Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibandingkan APBD Murni 2026.

Dari target tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp2,054 triliun atau 51,97 persen, naik 5,62 persen. Penyumbang terbesar berasal dari pajak daerah sebesar Rp1,68 triliun.

Sementara Transfer Pusat ditargetkan Rp1,89 triliun atau 47,97 persen, naik 5,08 persen. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,92 miliar, turun seiring berakhirnya program hibah BioCF ISFL.

Untuk belanja daerah, pemerintah provinsi merencanakan anggaran sebesar Rp4,021 triliun. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi Rp2,87 triliun atau 71,42 persen, Belanja Modal Rp437,30 miliar atau 10,87 persen, Belanja Tak Terduga Rp31,73 miliar, dan Belanja Transfer Rp680,15 miliar.

RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp68,45 miliar yang direncanakan ditutup dari SiLPA 2026 sebesar Rp68,60 miliar.

Al Haris: RAPBD 2027 Langkah Awal Pembahasan Bersama DPRD

Dalam wawancara bersama awak media, Al Haris mengatakan penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Murni 2027 merupakan langkah awal untuk memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Provinsi Jambi.

“Pada hari ini kami menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD Murni 2027. Tentu kami mencoba untuk bagaimana memberikan usulan kepada Dewan, agar kiranya Dewan bisa membahas dengan tim anggaran kami bersama tim anggaran Dewan,” ujar Al Haris.

Ia menjelaskan, setiap program yang tertuang dalam R-APBD 2027 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

“Sehingga setiap item, program-program yang ada di RPJMD kita itu bisa diwujudkan dalam rancangan APBD 2027,” jelasnya.

Lebih lanjut, Al Haris menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 masih berada dalam prinsip efisiensi anggaran.

“Dengan catatan bahwa kita masih dalam kondisi efisiensi. Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi. Karena dulu APBD kita sampai 5 triliun lebih, sekarang ini hanya 4 triliun,” ucapnya.

Karena itu, Al Haris berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan optimal sehingga anggaran yang direncanakan dapat dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.

“Inilah yang akan kami coba atur bersama dengan Dewan, sehingga sedemikian rupa, sehingga tepat sasaran, terukur dan berdampak untuk masyarakat,” pungkas Al Haris.

Pada kesempatan tersebut, Al Haris juga menyerahkan secara simbolis buku Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah. (*)