Al Haris Bahas Hakordia 2026 dan Bantuan Korban Karhutla di Jambi

Gubernur Jambi Al Haris memimpin rapat koordinasi persiapan Jambi sebagai tuan rumah peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026 Wilayah I Sumatera. Rapat juga membahas penyaluran bantuan beras dan alat kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rapat berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (17/10/2026) malam, dihadiri Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Inspektur Provinsi Jambi, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.

Al Haris meminta seluruh OPD segera membentuk panitia dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mematangkan konsep, lokasi, dan rangkaian kegiatan Hakordia. Pemerintah juga akan menyurati bupati dan wali kota agar ikut mendukung kegiatan tersebut.

“Hakordia bukan sekadar seremoni, tapi momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam pemberantasan korupsi. Saya minta semua OPD bekerja all out, mulai dari persiapan venue, akomodasi untuk tamu dari 10 provinsi, hingga keterlibatan semua pihak,” ujar Al Haris.

Selain persiapan Hakordia, Al Haris meminta temuan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun terakhir yang belum ditindaklanjuti segera diinventarisasi dan diselesaikan. Pemprov Jambi akan berkoordinasi dengan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jambi untuk mendorong penyelesaian temuan tersebut.

Ia menegaskan, penyelesaian harus dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk apabila terdapat kontraktor yang belum menuntaskan kewajibannya meski memiliki aset.

“Kita tidak bisa langsung sita aset, harus melalui pengadilan, tapi dengan warning dari APH mereka bisa lebih serius untuk mengangsur dan membuat perjanjian,” katanya.

Al Haris Prioritaskan Bantuan bagi Pekerja Terdampak Asap

Terkait dampak karhutla, Al Haris meminta pendataan masyarakat yang terdampak kabut asap, terutama pekerja yang mengandalkan penghasilan harian, seperti pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, dan sopir angkutan.

Menurutnya, kabut asap dan libur sekolah dapat mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah sehingga berdampak pada pendapatan para pekerja tersebut.

Al Haris menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk segera mendata pekerja terdampak, terutama di Kota Jambi serta wilayah dengan kabut asap pekat seperti Kabupaten Bungo dan Tebo.

“Kita awali dulu dari Pemprov. Hitung kebutuhan berapa. Minimal sembako, beras, dan masker. Kalau mereka butuh posko, kita fasilitasi. Kalau kabupaten tidak ada dana BTT, kita yang bantu,” ujarnya.

Ia meminta OPD terkait segera menindaklanjuti hasil rapat agar bantuan dapat disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Penyaluran Beras Diminta Tepat Sasaran

Dalam rapat tersebut, Al Haris juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan beras dari Cadangan Pangan Pemerintah secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Ia meminta data penerima diverifikasi, mekanisme distribusi diperjelas, kualitas beras dijaga, serta penyaluran diawasi agar sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Al Haris berharap seluruh OPD bergerak cepat dalam menindaklanjuti hasil rapat, baik untuk persiapan Hakordia 2026 maupun penanganan masyarakat yang terdampak kabut asap karhutla. (*)