Sembilan OPD Pemprov Jambi Raih Predikat A SAKIP: Dinas Pendidikan Termasuk

Implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada hasil nyata memerlukan instrumen pengawasan yang tegas. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi secara objektif terbukti menjadi stimulus efektif untuk memacu akuntabilitas serta memastikan setiap anggaran daerah mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
​
Langkah konkret kedisiplinan birokrasi tersebut ditegaskan oleh pucuk pimpinan daerah. Gubernur Jambi, Al Haris, secara resmi menyerahkan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Penyerahan evaluasi berkala ini berlangsung di Auditorium Kantor Inspektorat Provinsi Jambi pada Senin (27/7) pagi.
​
Dalam arahannya, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa pemberian konsekuensi performa ini bukan sekadar rutinitas penilaian tahunan atau formalitas di atas kertas. Agenda ini merupakan strategi krusial untuk mendorong seluruh instansi berbenah dan mengerek kualitas pelayanan publik. Perangkat daerah berprestasi yang meraih predikat terbaik berhak membawa pulang piagam penghargaan serta tambahan dukungan anggaran dalam bentuk kegiatan.
​
“Hari ini kami memberikan apresiasi kepada SKPD kami yang telah menyusun SAKIP dengan baik, di mana ada peningkatan nilai dan mereka memahami ruang tugasnya. Namun, kami juga memberikan punishment kepada yang nilainya tidak baik. Reward yang kita berikan berupa hadiah program kegiatan pada mereka,” ungkap Al Haris.
​
Gubernur mengibaratkan regulasi performa ini sebagai kompas operasional. “SAKIP itu ibarat lampu penerang dalam bekerja. Kalau kita menguasai SAKIP, maka arah kerja menjadi jelas. Regulasi dipahami, tugas dan fungsi dikuasai, peran diketahui, serta tujuan organisasi menjadi lebih terarah. SAKIP adalah rambu-rambu untuk SKPD bekerja secara terukur, transparan, dan akuntabel,” tegas Al Haris.
​
Transformasi Penilaian Berbasis Dampak Nyata
​
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Daerah Provinsi Jambi, Agus Heriyanto, memaparkan bahwa mekanisme evaluasi akuntabilitas saat ini telah mengalami transformasi fundamental. Penilaian tim evaluator tidak lagi sekadar memeriksa kelengkapan tumpukan dokumen administrasi, melainkan menitikberatkan pada hasil konkret (outcome) program di lapangan.
​
“Evaluator sekarang lebih menekankan SAKIP yang berdampak. Mereka tidak lagi hanya melihat input, proses, dan output, tetapi sudah melihat hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” urai Agus Heriyanto.
​
Agus menambahkan, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada September 2025 menjadi fondasi kuat dalam pelaporan performa periode ini. Keberhasilan Inspektorat Daerah dalam meraih salah satu nilai tertinggi menjadi bukti komitmen instansi dalam mengawal jalannya pembangunan agar selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
​
Daftar Instansi Peraih Predikat Tertinggi
​
Berdasarkan dokumen hasil evaluasi SAKIP Pemprov Jambi Tahun 2026, tercatat ada 9 OPD yang sukses menunjukkan performa superior dan berhak mendapatkan penghargaan dengan kualifikasi nilai tertinggi atau Predikat A.
​
Sembilan instansi berprestasi tersebut meliputi:
• ​Dinas Kesehatan
• ​Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
• ​Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
• ​Biro Organisasi
• ​Dinas Kelautan dan Perikanan
• ​Dinas Pendidikan (Disdik)
• ​Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
• ​Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
• ​Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

Penyerahan rapor kinerja ini diharapkan mampu melecut motivasi seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi agar ke depan lebih serius, terukur, dan profesional dalam menyusun serta mengeksekusi program kerja berbasis anggaran yang akuntabel. (*)