Pejabat Jambi “Hobi” Mangkir Safari Subuh, Al Haris: Tiga Kali Absen, Mobil Dinas Kandang!

Ketegasan dalam menegakkan kedisiplinan dan fungsi pelayanan aparatur sipil negara kembali dipertontonkan oleh pucuk pimpinan Provinsi Jambi. Pejabat daerah yang dinilai abai terhadap instruksi turun ke lapangan dan menutup mata dari aspirasi arus bawah kini berada di bawah bayang-bayang sanksi administratif dan pencopotan fasilitas kedinasan.
​
Gubernur Jambi, Al Haris, meluapkan kekecewaan mendalam saat memimpin langsung kegiatan Safari Subuh di Masjid Jami’atussa’adah, Desa Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi pada Jumat (17/7).

Kemarahan orang nomor satu di Provinsi Jambi ini dipicu oleh minimnya kehadiran para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam agenda interaksi kemasyarakatan tersebut.
​
Melihat saf masjid yang sepi dari jajaran kepala dinas, Al Haris langsung melakukan inspeksi mendadak dengan mengabsen satu per satu kehadiran bawahannya di lokasi. Hasilnya mengejutkan, dari total sekitar 50 pejabat eselon II yang tersebar di berbagai OPD, hanya 9 orang yang menampakkan diri. Kondisi serupa terjadi di level eselon III, di mana hanya 6 orang yang terlihat mengikuti kegiatan ibadah rutin keliling tersebut.
​
Merespons rapor merah kedisiplinan tersebut, Al Haris langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jambi untuk melayangkan surat peringatan tertulis hari ini juga. Ia juga memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan pendataan presensi kehadiran secara ketat sebagai dasar penjatuhan sanksi objektif.
​
“Sekda buat surat hari ini. BKD catat siapa saja yang hadir. Jika tiga kali berturut-turut tidak mengikuti Salat Subuh keliling tanpa alasan yang jelas, kendaraan dinas mereka akan langsung ditarik,” tegas Al Haris di hadapan jemaah masjid.
​
Agenda Serap Aspirasi: KUA dan Lampu Jalan Jadi Contoh Kasus
​
Menurut Al Haris, esensi dari kegiatan Safari Subuh bukan sekadar menjalankan ritual ibadah semata, melainkan instrumen krusial bagi jajaran birokrasi untuk menyerap persoalan dan aspirasi masyarakat secara langsung tanpa sekat protokoler.
​
Ia mencontohkan, dalam dialog subuh tersebut, banyak persoalan warga Desa Talang Duku yang seharusnya bisa langsung dieksekusi oleh dinas teknis terkait jika para kepala dinas berkomitmen hadir di lapangan.
​
Warga setempat sempat mengadukan kebutuhan pemisahan Kantor Urusan Agama (KUA) yang seharusnya bisa langsung dikoordinasikan oleh Biro Kesra ke pihak Kemenag. Selain itu, keluhan warga mengenai minimnya fasilitas lampu penerangan jalan umum seharusnya bisa langsung dicatat dan ditindaklanjuti oleh perwakilan Dinas ESDM.
​
“Pejabat itu harus hadir di tengah masyarakat agar bisa mendengar dan menindaklanjuti langsung apa yang menjadi kebutuhan publik, bukan justru menghindar,” jelas Al Haris.
​
Ingatkan Jabatan Bukan Alat untuk Berbangga Diri
​
Selain menyoroti masalah kedisiplinan fisik, Gubernur Al Haris juga membekali para aparatur yang hadir untuk menjadikan nilai ibadah sebagai landasan moral fundamental dalam menjalankan amanah birokrasi. Ia menekankan dengan nada tinggi bahwa jabatan eselon bukanlah alat kekuasaan untuk berbangga diri, melainkan tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan publik dan Tuhan.

“Kalau kita belum bisa membantu masyarakat dengan materi, bantulah dengan tenaga kita. Kalau belum bisa dengan tenaga, bantulah dengan senyuman dan keramahan pelayanan. Paling tidak, jangan sampai kehadiran kita membuat masyarakat susah,” pesan Gubernur Al Haris.

​Meskipun diawali dengan teguran keras dan instruksi sanksi, rangkaian kegiatan Safari Subuh di Kabupaten Muaro Jambi ini tetap ditutup dengan khidmat melalui penyaluran bantuan sosial bagi anak yatim, kaum dhuafa, serta penyerahan donasi pembangunan untuk Masjid Jami’atussa’adah yang disambut antusias oleh warga desa. (*)