Tak Lagi Sengketa, Pulau Berhala Kini Jadi Simbol Sinergi Jambi–Kepri
- account_circle Admin
- calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
- print Cetak
Foto: Gubernur Jambi dan Gubernur Kepri menandatangani kerja sama pengelolaan Pulau Berhala di Tanjung Pinang. (Dok/Ist)
Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menandatangani kesepakatan bersama pengelolaan Pulau Berhala sebagai langkah strategis memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi lintas Sumatera.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad pada Senin (13/4) malam di Gedung Daerah Pemprov Kepri di Tanjung Pinang.
Kerja sama ini mencakup pengelolaan fasilitas pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta pelestarian kebudayaan di kawasan Pulau Berhala.
Dorong Konektivitas Ekonomi dan Ekspor
Kolaborasi Jambi–Kepri juga diarahkan untuk meningkatkan konektivitas ekonomi antarprovinsi di Sumatera, termasuk membuka peluang ekspor produk unggulan Jambi ke pasar internasional melalui wilayah Kepri, khususnya Singapura.
Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memaksimalkan potensi geografis maritim sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi regional.
“Pengembangan bersama ini akan memaksimalkan potensi geografis maritim, meredam konflik pengelolaan wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional,” ujarnya.
Fokus Pengembangan Pulau Berhala
Kerja sama ini juga menitikberatkan pada pengembangan potensi wisata alam di Pulau Berhala yang dikenal memiliki pantai eksotis, terumbu karang, serta kekayaan budaya lokal.
Beberapa poin utama dalam kerja sama tersebut meliputi:
-Pengelolaan Wisata: Pengembangan infrastruktur pariwisata seperti homestay, spot diving, dan festival budaya
-Konektivitas Ekonomi: Pemanfaatan pelabuhan di Kepri untuk distribusi dan ekspor produk Jambi
-Kemitraan Strategis: Penguatan transportasi laut dan promosi digital untuk menarik wisatawan
Jadi Model Kolaborasi Lintas Provinsi
Kesepakatan ini diharapkan menjadi model kolaborasi lintas provinsi di Indonesia dalam pengelolaan kawasan strategis perbatasan.
Dengan sinergi tersebut, pemerintah memproyeksikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata hingga 20–30 persen dalam dua tahun ke depan.
Selain itu, penguatan konektivitas antarwilayah juga diyakini mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. (*)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar