Di Balik Efisiensi AI, Kadis Kominfo Jambi Ingatkan Humas Polri Waspadai Bahaya Disinformasi

Perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan membawa pergeseran besar dalam lanskap komunikasi publik institusi negara. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan efisiensi kerja yang tinggi, namun di sisi lain memicu lahirnya ancaman siber gaya baru yang wajib dimitigasi secara taktis.
​
Hal krusial tersebut dipaparkan secara mendalam oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, saat didapuk menjadi narasumber utama dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Siginjai Sakti Wira Bhakti, yang bertempat di Lantai III Mapolda Jambi, Senin (8/6).
​
Agenda strategis korps kehumasan ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Jambi, para Kepala Subbidang, staf Bidang Humas, serta jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, giat ini juga diikuti secara virtual oleh para Kasi Humas Polres dan Polresta, para Kapolsek, hingga Kanit Humas dari seluruh wilayah hukum Provinsi Jambi.
​
Efisiensi AI dan Batasan Kendali Manusia
​
Dalam materi kepakarannya, Ariansyah menjelaskan bahwa instrumen AI saat ini sudah lazim diadopsi ke dalam aktivitas kehumasan modern. Beberapa pemanfaatan praktisnya meliputi sistem pemantauan (monitoring) isu media otomatis, analisis sentimen publik terhadap kinerja institusi, penyusunan draf awal konten komunikasi, hingga pemetaan tren topik yang tengah digandrungi masyarakat di ruang digital.
​
“AI terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja humas secara signifikan, terutama dalam pengolahan data serta analisis informasi berskala besar. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan AI tetap memiliki batasan formal,” jelas Ariansyah.

“Setiap pengambilan keputusan strategis, proses verifikasi validitas informasi, hingga publikasi akhir ke masyarakat harus tetap berada di bawah kendali penuh sumber daya manusia yang kompeten, bukan mesin,” imbuhnya secara tegas.

Ariansyah menambahkan, transformasi digital turut mengubah perilaku audiens dalam mengonsumsi berita. Di tahun 2026 ini, publik cenderung menuntut pasokan informasi instan dan lebih menyukai kemasan konten visual berbasis video pendek (short video) ketimbang membaca artikel naratif yang panjang.
​
Ancaman Skenario Deepfake dan Strategi Krisis Humas
​
Di tengah derasnya arus lalu lintas data, tantangan yang dihadapi oleh pranata humas kepolisian dipastikan kian kompleks. Ariansyah mengingatkan jajaran kepolisian untuk waspada karena ancaman manipulasi siber seperti disinformasi, misinformasi, malinformasi, hingga rekayasa digital berbasis deepfake diproyeksikan menjadi isu kejahatan ruang digital paling rawan.
​
Untuk mengonter potensi gangguan kamtibmas siber tersebut, Kadis Kominfo Jambi ini menekankan pentingnya penerapan manajemen media yang terstruktur melalui lima tahapan utama:
1. ​Monitoring: Pengawasan ketat arus informasi di media sosial dan media massa.
2. ​Mapping: Pemetaan akar isu yang berpotensi memicu gejolak publik.
3. ​Relations: Menjaga kekompakan hubungan kerja dengan jurnalis dan media.
4. ​Engagement: Meningkatkan keterlibatan positif masyarakat.
5. ​Evaluation: Melakukan audit konten secara berkala.
​
Jika terjadi krisis komunikasi, setiap satuan wilayah (satwil) di bawah Polda Jambi diinstruksikan memiliki SOP respons darurat yang klir. Mulai dari deteksi dini, verifikasi silang data faktual, perumusan pesan utama (key message), penunjukan juru bicara resmi, rilis data satu pintu, hingga pemantauan reaksi publik pasca-klarifikasi diunggah.
​
Menutup paparannya, Ariansyah menegaskan bahwa muara dari komunikasi publik yang efektif adalah menyukseskan jalannya pembangunan daerah.

Melalui manajemen narasi yang sehat dan transparan, kepolisian dan pemerintah dapat menjelaskan dengan gamblang mengenai tujuan kebijakan, manfaat nyata bagi warga, dampak strategis, serta rentetan capaian pembangunan yang telah diwujudkan di Provinsi Jambi. (*)