Birokrasi Jambi Berubah: Dari Melayani Jadi Mengantisipasi Kebutuhan Publik
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
- print Cetak
Rapat ini membahas pemetaan potensi ASN dan percepatan transformasi digital birokrasi. (Foto: Dok. Diskominfo Provinsi Jambi)
Gubernur Jambi, Al Haris, mendorong percepatan transformasi birokrasi di wilayahnya melalui penerapan Sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini dinilai krusial untuk memetakan kualifikasi, kinerja, dan potensi pegawai secara transparan serta objektif.
Hal tersebut disampaikan Al Haris dalam Rapat Koordinasi Manajemen Talenta ASN yang berlangsung di Hotel Amaris, Kabupaten Bungo, Kamis (3/9).
Memetakan Kompetensi ASN untuk Pemimpin Masa Depan
Dalam arahannya, Al Haris menjelaskan bahwa sistem manajemen talenta sangat membantu pemerintah daerah dalam mendeteksi potensi tersembunyi para pegawai. Melalui metode tes asesmen yang terukur, kualifikasi ASN dapat terlihat secara jelas.
“Sistem ini memang penting untuk kita semua, sebab semua ini sudah diatur. Saya melihat ASN kita memiliki kompetensi luar biasa, tapi kita tidak tahu. Dengan sistem ini lewat tes asesmen tergambar semua dan lebih mudah untuk kita memilih,” ujar Al Haris.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan sistem ini memerlukan kolaborasi lintas pemerintah daerah. Al Haris mengimbau para bupati dan wali kota di Provinsi Jambi agar segera mengimplementasikan sistem serupa di wilayah masing-masing demi memperkuat sinergi program pembangunan daerah.
BKN Tekankan Transformasi Digital dan Inovasi Pelayanan Publik
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menekankan pentingnya digitalisasi dalam birokrasi. Menurutnya, layanan pemerintahan saat ini harus beroperasi secara serbadigital agar lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.
Zudan meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk proaktif melahirkan inovasi pelayanan tanpa harus menunggu keluhan dari masyarakat.
“Inovasi ini yang harus dilakukan oleh kepala OPD agar memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum masyarakat meminta. Tugas kepala OPD itu berinovasi,” tegas Zudan.
Selain digitalisasi dan inovasi, Kepala BKN mengingatkan pentingnya menjaga integritas. Integritas dinilai sebagai fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. (*)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar