Gubernur Al Haris Ungkap PAD Jambi Naik Rp171,15 Miliar dalam APBD Perubahan 2026

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (14/9/2026).

Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, target pendapatan daerah Provinsi Jambi meningkat menjadi Rp3,97 triliun, dari sebelumnya Rp3,75 triliun dalam APBD murni 2026.

Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp4,04 triliun, meningkat Rp199,78 miliar atau sekitar 5,2 persen dibandingkan APBD murni yang mencapai Rp3,84 triliun.

“Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan yang terjadi, sehingga program dan kegiatan pemerintah daerah tetap dapat berjalan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

PAD Jambi Ditargetkan Rp2,11 Triliun

Salah satu komponen pendapatan yang mengalami peningkatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, PAD Jambi ditargetkan mencapai Rp2,11 triliun, meningkat Rp171,15 miliar atau sekitar 8,8 persen dibandingkan target sebelumnya sebesar Rp1,94 triliun.

Kenaikan tersebut antara lain berasal dari peningkatan target pajak daerah sebesar Rp114,82 miliar, retribusi daerah Rp2,90 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp53,42 miliar.

Sementara target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sebesar Rp111,29 miliar.

Selain PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penyesuaian. Targetnya meningkat Rp45,7 miliar atau 2,53 persen, yang berasal dari Dana Transfer Umum melalui komponen Dana Bagi Hasil.

Adapun target Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan.

Belanja Daerah Naik Rp199,78 Miliar

Seiring dengan perubahan target pendapatan, Pemprov Jambi melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja daerah.

Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, belanja daerah sebesar Rp4,04 triliun tersebut terdiri atas belanja operasi Rp2,98 triliun, belanja modal Rp275,22 miliar, belanja tidak terduga Rp2,78 miliar dan belanja transfer Rp777,37 miliar.

Penyesuaian belanja dilakukan melalui sejumlah kebijakan, antara lain pergeseran anggaran, pengurangan anggaran serta rasionalisasi belanja pada sejumlah program dan kegiatan perangkat daerah.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya juga disesuaikan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), SILPA disesuaikan menjadi Rp68,60 miliar atau turun Rp17,07 miliar dari target SILPA dalam APBD murni 2026.

Sementara pada sisi pengeluaran pembiayaan tidak dilakukan perubahan.

Al Haris Paparkan Kondisi Karhutla

Dalam rapat paripurna tersebut, Al Haris juga menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jambi bersama seluruh unsur terkait.

Ia mengungkapkan, luas lahan yang terdampak Karhutla di Provinsi Jambi mencapai sekitar 2.975 hektare.

Menurut informasi yang diterima pemerintah daerah, sebagian besar kejadian tersebut diduga berkaitan dengan pembakaran secara sengaja.

“Delapan puluh persen lahan terbakar sengaja dibakar, ada tujuh puluh lima kasus di Polda Jambi,” ujar Al Haris.

Pemprov Jambi terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas (hotspot) dan titik api untuk mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas.

Saat ini tercatat 134 titik hotspot, sementara sejumlah titik api menjadi perhatian, di antaranya berada di wilayah Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang dan kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang.

“Titk hotspot ada 134 titik, titik api ada empat di Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, dan Taman Nasional Berbak Sembilang,” katanya.

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, pemerintah juga mengoptimalkan operasi pemadaman melalui dukungan operasi udara.

“Ada empat water bombing yang terus kita turunkan untuk lahan yang terbakar,” ungkap Al Haris.

Selain operasi pemadaman, sebanyak 81 posko telah dioperasikan untuk mendukung penanganan Karhutla di berbagai wilayah Provinsi Jambi.

Sekitar 7.302 personel dari berbagai unsur juga dilibatkan, mulai dari TNI/Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api hingga relawan.

Perubahan APBD Diarahkan ke Program Prioritas

Al Haris menegaskan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengajak DPRD, perangkat daerah, pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi.

“Sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Jambi akan menjadi faktor pendorong yang penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien,” tegasnya.

Menurut Al Haris, berbagai kendala dalam pelaksanaan pembangunan dapat diatasi melalui dukungan dan kerja sama seluruh pihak.

Pemprov Jambi juga terbuka terhadap pembahasan lebih lanjut bersama DPRD untuk memastikan setiap kebijakan dalam Perubahan APBD 2026 dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan bersama DPRD Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)