Buka Rakor Camat Se-Jambi, Al Haris Tekankan Camat Harus Kuasai Wilayah dan Jadi Garda Terdepan Pelayanan

Gubernur Jambi Al Haris menekankan pentingnya peran camat dalam menguasai wilayah dan memahami berbagai persoalan yang terjadi di daerah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat Se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/9/2026) pagi.

Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Camat Menuju Pelayanan Publik yang Profesional, Adaptif, dan Berintegritas”.

Kegiatan dihadiri camat dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Al Haris mengatakan camat harus menguasai wilayah masing-masing, termasuk berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Menurutnya, camat harus mampu tampil dan mengelola persoalan wilayah dengan baik serta mewujudkan pemerintahan yang kompeten untuk memajukan daerah.

Dalam arahannya, Al Haris menekankan posisi camat sebagai penghubung strategis antara pemerintah dan masyarakat.

Camat memiliki fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, fasilitator penyelesaian persoalan masyarakat, pengendali dan pemantau pelaksanaan program, sekaligus penggerak sinergi lintas sektor.

“Sebagai tindak lanjut, rakor menegaskan beberapa strategi implementasi kebijakan di kecamatan yang selaras dengan visi daerah (Asta Cita & Pro-Jambi), antara lain: Peningkatan kualitas SDM melalui edukasi dan sosialisasi. Penguatan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial). Dukungan percepatan digitalisasi layanan publik di tingkat kecamatan. Pendampingan dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Integrasi prioritas kecamatan dengan program unggulan provinsi serta monitoring progres kegiatan,” ujar Al Haris.

Camat Diminta Siaga Hadapi Persoalan Wilayah

Al Haris menyebut tantangan yang dihadapi camat semakin kompleks. Selain menjalankan pemerintahan dan pembangunan, camat juga dituntut merespons persoalan sosial, kewilayahan hingga bencana.

Ia mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa, semangatnya juga terus mengalir,” katanya.

Saat diwawancarai wartawan, Al Haris kembali menegaskan pentingnya posisi camat karena pejabat tersebut berada langsung di lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat.

“Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” jelasnya.

Karena itu, Al Haris meminta para camat menyatukan persepsi dan visi dalam menjalankan pemerintahan.

“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” ucapnya.

Al Haris menegaskan, kecamatan yang kuat akan mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.

Camat Jadi Garda Terdepan Pelayanan

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Dra. Luthpiah, M.Si., selaku Ketua Penyelenggara Rakor, mengatakan kecamatan memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Luthpiah, camat juga menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta penghubung antara pemerintah dan masyarakat di tingkat kecamatan hingga kelurahan dan desa.

“Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” jelasnya.

Ia menambahkan, rakor tersebut diharapkan dapat membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendukung pencapaian program prioritas pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Rapat koordinasi ini mengangkat tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam mewujudkan kecamatan dan kelurahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi kepada pelayanan prima. Tema tersebut dipilih sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi,” pungkasnya. (*)