Peneliti PSGR Unja Sebut Pendekatan Sosial Solusi Urai Masalah Sampah di Kota Jambi

Penanganan masalah persampahan di Kota Jambi dinilai tidak boleh lagi dipandang sebelah mata hanya dari kacamata operasional lapangan. Otoritas akademik melihat ada jurang pemisah yang lebar antara agresivitas regulasi pemerintah daerah dengan tingkat kesiapan mentalitas masyarakat dalam merespons perubahan sistem kebersihan kota.
​
Hal tersebut ditegaskan oleh Peneliti Pusat Studi Strategi Politik dan Resiliensi Pemerintahan (PSGR) Universitas Jambi, Riri Maria Fatriani, S.Sos., M.Si. Menurut analisisnya, sengkarut pengelolaan sampah saat ini bukan sekadar urusan teknis seperti minimnya jumlah armada truk pengangkut atau kapasitas daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kian menyusut.
​
“Masalah yang jauh lebih mendasar dan krusial sebenarnya terletak pada pola hubungan antara arah kebijakan pemerintah dan realitas perilaku sehari-hari masyarakat yang belum berjalan selaras,” ujar Riri Maria Fatriani saat memaparkan hasil kajiannya ilmiahnya.

Secara objektif, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi diakui telah melakukan berbagai terobosan progresif untuk memodernisasi tata kelola lingkungan. Langkah tersebut mulai dari kebijakan penutupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar, penerapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana ringan, pembangunan depo sampah modern, hingga rencana jangka panjang mengonversi sampah menjadi energi listrik.
​
Kendati demikian, dari kacamata sosiologi, lompatan perubahan sistem yang masif dan cepat tersebut belum diimbangi dengan transformasi pola pikir (mindset) warga. Akibatnya, muncul resistensi dan hambatan dalam proses adaptasi sosial di tengah ruang publik.
​
Banyak kelompok masyarakat yang masih terjebak pada pemikiran kuno bahwa urusan kebersihan lingkungan sepenuhnya merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah. Dampaknya, ketika TPS di wilayah mereka ditutup atau skema pengangkutan diubah, sebagian warga merasa ruang aksesnya dipangkas secara sepihak, hingga memicu gelombang keluhan serta penolakan di lapangan.

“Situasi ini memberikan sinyal kuat bahwa masalah utamanya bukan terletak pada produk kebijakannya, melainkan pada proses membangun kesadaran kolektif dan ruang partisipasi aktif masyarakat yang belum berjalan optimal,” urai Peneliti PSGR Universitas Jambi tersebut.

Lebih lanjut, Riri Maria Fatriani mengingatkan instansi pemerintah agar menerima fakta sosiologis bahwa keberhasilan sebuah program publik tidak melulu bergantung pada ketatnya regulasi atau megahnya infrastruktur fisik. Mengingat masalah sampah bertumpu pada aktivitas domestik harian warga, maka pola komunikasi publik memegang peranan yang sangat vital.
​
Kritik mendasar terhadap jalannya kebijakan saat ini adalah polanya yang masih cenderung berfokus pada pembenahan aspek manajerial sistem. Sementara itu, investasi pada program perubahan perilaku jangka panjang belum dijadikan sebagai arus utama (mainstream) perhatian. Padahal, esensi kota yang bersih tidak diukur dari kecanggihan teknologi pengolahan semata, melainkan dari kedisiplinan warganya.

Sebagai langkah solutif, PSGR Universitas Jambi menawarkan peta jalan (roadmap) penyelesaian yang berbasis pada penguatan modal sosial. Langkah paling mendesak yang harus diambil Pemkot Jambi adalah memperkuat kembali struktur edukasi lingkungan dengan metode desentralisasi.
​
Pemerintah daerah dituntut untuk membuka ruang dialog publik yang lebih inklusif dan membumi. Langkah taktisnya adalah dengan mengintegrasikan peran Ketua RT, komunitas peduli lingkungan, institusi sekolah, hingga tokoh masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai garda terdepan atau agen perubahan (agent of change) di lingkungan mikro.
​
Tantangan terbesar Kota Jambi hari ini sejatinya bukanlah bagaimana cara memindahkan seluruh volume sampah ke TPA secepat mungkin, melainkan bagaimana mereformasi budaya masyarakat agar tidak lagi menjadi produsen masalah, melainkan bagian dari solusi lingkungan.

Tanpa adanya pergeseran perilaku, kebijakan persampahan terbaik sekalipun akan sulit mencapai titik keberlanjutan. Ini adalah masalah sosial, sehingga mutlak membutuhkan pendekatan sosiologis, bukan sekadar hitungan teknis. (*)