Sebut Keliru Besar, Kadis Kominfo Ariansyah Bongkar Fakta Isu Uang Rakyat Jambi Raib Rp1,5 Triliun

Pemerintah Provinsi Jambi melayangkan bantahan keras terhadap gulungan isu miring yang menarasikan hilangnya dana publik dalam jumlah fantastis di era pemerintahan saat ini. Puntiran informasi finansial yang beredar luas di jagat maya tersebut dinilai sengaja digulirkan tanpa berbasis pada pembacaan struktur data yang utuh.
​

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, menegaskan bahwa isu terkait raibnya uang rakyat sebesar Rp1,5 triliun di era kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris adalah disinformasi yang keliru besar. Nyatanya, angka triliunan tersebut merupakan akumulasi temuan dari lintas periode kepemimpinan gubernur sejak 24 tahun silam, tepatnya dari tahun 2002.
​

Langkah klarifikasi resmi ini diambil untuk merespons pemberitaan sepihak dari salah satu media daring. Media tersebut menarasikan bahwa temuan kerugian negara bernilai jumbo itu mutlak terjadi seluruhnya pada periode pertama kepemimpinan Gubernur Al Haris.
​

“Yang dikatakan oleh media tersebut bahwa 1,5 triliun uang rakyat raib di periode pertama Gubernur Al Haris Jambi itu adalah keliru besar, ini sudah mengarah pada hoaks,” tegas Kadis Kominfo Jambi, Ariansyah, saat memberikan klarifikasi pers di Jambi.

Rekam Jejak Warisan Akumulatif dari Masa Jabatan 5 Gubernur

Berdasarkan data otentik yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Jambi, Ariansyah meluruskan bahwa angka Rp1,5 triliun itu merupakan rekam jejak akumulatif administrasi yang diwariskan dari pemerintahan puluhan tahun lalu. Ia merinci bahwa angka tersebut melibatkan masa jabatan lima gubernur Jambi secara beruntun.
​

“Karena yang dikatakan 1,5 triliun itu ditarik dari era gubernur periode tahun 2002. Tentu itu mengalir dari periodenya Pak Zulkifli Nurdin, kemudian periodenya Pak HBA (Hasan Basri Agus), kemudian periodenya Pak Zumi Zola, kemudian periode Pak Fachrori, dan sekarang masuk ke periode Pak Al Haris,” ungkap Ariansyah membeberkan fakta data temuan.
​

Dengan penjelasan yuridis dan data historis tersebut, narasi yang menyudutkan bahwa kerugian keuangan sebesar itu hanya bertumpu di era saat ini dipastikan salah sasaran dan tidak berdasar pada dokumen audit yang valid.

Faktual Era Al Haris: Temuan Hanya Rp102 Miliar, Sebagian Bukan Kerugian Negara

Guna melengkapi asas transparansi informasi publik, Ariansyah turut membongkar data temuan Inspektorat yang spesifik terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur Al Haris yang sudah berjalan kurang lebih tujuh tahun terakhir. Faktanya, angka riil di lapangan sangat jauh melompat dari isu Rp1,5 triliun yang diembuskan.
​

“Pada periode Pak Al Haris ini, memang ada temuan administratif yang besarnya hanya 102 miliar,” jelas Ariansyah secara terperinci.
​Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dari total Rp102 miliar hasil temuan internal tersebut, tidak seluruhnya masuk ke dalam rapor wajib pengembalian dana ke kas daerah atau negara.
​

“Dari angka tersebut, yang menjadi rekomendasi pengembalian keuangan hanya sebesar 82,5 miliar. Artinya, ada sekitar 20 miliar yang murni bersifat administratif dan tidak merupakan komponen pengembalian keuangan negara,” tambahnya.
​

Menyikapi maraknya penyebaran isu miring ini di media sosial tanpa adanya proses konfirmasi (cover both sides) yang seimbang, Kadis Kominfo Jambi sangat menyayangkan adanya oknum media yang abai terhadap kaidah jurnalistik dasar. Tindakan tersebut dinilai mengabaikan fungsi pers sebagai penjernih informasi dan justru menjerumuskannya menjadi ujaran kebencian di tengah masyarakat. (*)