Wakili Gubernur Jambi, Kadis Kominfo Ariansyah Dorong APJII Ratakan Jaringan Internet hingga ke Desa

Pemerintah Provinsi Jambi terus memacu akselerasi transformasi digital guna memperkecil kesenjangan akses informasi antar-wilayah. Langkah strategis ini ditekankan dalam momentum pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang dipusatkan di BW Luxury Hotel Jambi, Kamis (18/6).
​
Gubernur Jambi, Al Haris, yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, secara resmi membuka forum tertinggi asosiasi internet tersebut. Agenda tahunan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur DPP APJII Sepriyanto, Asisten II Setda Kota Jambi Mulyadi yang mewakili Wali Kota Jambi, Ketua DPW APJII DKI Jakarta dan Lampung, serta Haryono selaku Ketua DPW APJII Provinsi Jambi sekaligus ketua panitia pelaksana.
​
Rakerwil kali ini menjadi ruang konsolidasi besar bagi para pelaku industri siber, dengan melibatkan sedikitnya 15 Penyelenggara Jasa Internet (ISP) berskala nasional dan 22 ISP lokal yang beroperasi di wilayah hukum Provinsi Jambi.
​
Dalam arahannya, Kepala Dinas Kominfo Jambi, Ariansyah, menegaskan bahwa APJII memegang peran yang sangat krusial dalam mendukung ekosistem digital daerah. Organisasi ini tidak boleh sekadar menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha teknologi, melainkan harus bertindak sebagai mitra strategis pemerintah untuk menembus wilayah-wilayah yang selama ini belum terjamah sinyal secara optimal (blank spot).

“Internet saat ini sudah menjelma menjadi kebutuhan dasar harian masyarakat, layaknya infrastruktur fisik lainnya. Oleh karena itu, mutlak diperlukan sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, APJII, dan para penyedia layanan untuk memastikan jalan internet di Jambi mulus, murah, dan aman sampai ke pelosok desa,” tegas Ariansyah.
​
Jembatan Menuju Smart Province dan Proteksi Siber
​
Selain fokus pada perluasan bentangan kabel optik dan pemancar, APJII dituntut ikut mengawal standarisasi kelayakan layanan demi memastikan hak-hari konsumen terpenuhi secara adil. Asosiasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara kebijakan pemda, pelaku usaha lokal, dan otoritas regulasi di pemerintah pusat.
​
Keterlibatan aktif APJII diyakini akan mempercepat realisasi program digitalisasi pelayanan publik di Jambi. Hal ini mencakup pengembangan cetak biru (blueprint) konsep smart province dan smart city, optimalisasi pemasangan sistem pengawasan berbasis digital, hingga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para teknisi jaringan lokal dan generasi muda daerah.
​
Di sisi lain, isu keamanan siber ikut menjadi sorotan utama dalam forum tersebut. Pemprov Jambi mengajak lini industri untuk proaktif menekan ruang gerak penyebaran konten ilegal, praktik penipuan daring (phishing), serta ragam kejahatan siber lainnya yang berpotensi merugikan ekonomi warga. Langkah preventif ini wajib dibarengi dengan penguatan program literasi digital secara berkala di lingkungan sekolah dan kelompok masyarakat.
​
Sentilan Keras Kominfo: ISP Jangan Hanya Kejar Profit
​
Di akhir sesi penyampaiannya, Ariansyah memberikan catatan tebal sekaligus sentilan edukatif kepada seluruh jajaran direksi penyedia jasa internet, baik yang berstatus korporasi nasional maupun pengusaha lokal yang hadir memadati ruang rapat. Ia mengingatkan adanya tanggung jawab moral yang melekat pada setiap izin operasional yang dikeluarkan di daerah.
​
“Para ISP, baik nasional maupun lokal, jangan hanya mengejar keuntungan bisnis sebesar-besarnya di Jambi. Berikan dampak sosial yang positif atas kehadirannya, baik bagi pelanggan maupun pemerintah daerah setempat,” cetus Ariansyah.
​
Pihak dinas mempercayakan fungsi kontrol dan monitoring industri ini agar selalu berada dalam pengawasan ketat DPW APJII Provinsi Jambi. Rakerwil tahun 2026 ini diharapkan mampu melahirkan resolusi taktis berupa paket kebijakan internet terjangkau yang ramah bagi kantong masyarakat pedesaan. (*)